oleh

BPN Minta ke KPI Agar Quick Count Tak Disiarkan Lagi

Satukliknews.com – Sejumlah lembaga survei dilaporkan ke Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum. Tim Advokasi dan Hukum Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandi, Djamaluddin Koedoeboen menuding lembaga-lembaga survei tersebut berpihak dan tidak bekerja secara profesional.

“Sejak dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, dapat diketahui bahwa ada beberapa lembaga survei yang telah berpihak dan telah tidak profesional dalam menjalankan giatnya yang mana pada Pilpres RI 2019 kali ini pun hal tersebut kembali terjadi dan berulang,” kata Djamaluddin di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Sejumlah lembaga survei yang dilaporkan di antaranya LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol.

“Agar dapat dikenakan sanksi hukum maupun dicabut izinnya sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku,” kata Djamaluddin.

Sesaat setelah melaporkan ke KPU, BPN juga berencana akan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Mereka meminta KPI agar memerintahkan stasiun-stasiun televisi untuk menghentikan penayangan hasil hitung cepat.

 

Baca Juga : Hasil Yang Mengejutkan Bagi PKS Dan PSI

 

“Supaya ke depannya cara-cara pembodohan publik dengan cara framing negatif dan manipulatif melalui lembaga survei seperti ini tidak terjadi lagi dan lembaga-lembaga survei lainnya yang benar-benar menerapkan keilmuannya dapat kembali mendapat tempat di hati masyarakat,” kata Djamaluddin.

Menurut Djamaluddin, beberapa lembaga survei yang telah berpihak kepada paslon capres tertentu, terkesan menjadi tim sukses. Hal tersebut dapat diketahui dengan jelas pada hitung cepat hasil pilpres kemarin.

“Di mana fakta yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan hasil perhitungan. Ada yang hasil perhitungannya melebihi 100 persen. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di bawahnya. Serta ada pula yang hasil perhitungannya dalam sekian detik tiba-tiba berbalik dengan memenangkan paslon capres tertentu,” kata dia.

Ia menuding fenomena perhitungan lembaga-lembaga survei tersebut menyesatkan dan berbahaya karena penyampaiannya dianggap tidak ilmiah serta tidak sesuai dengan fakta.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed