oleh

Sidang Sengketa Pilpres, Tim Jokowi Nilai Permohonan Kubu 02 Patut Ditolak

Satukliknews.com – Tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf mengatakan bahwa permintaan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi agar kecurangan-kecurangan yang mereka tuduhkan terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019 diadili, patut ditolak oleh lembaga peradilan konstitusi.

Menurut salah satu kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta, kubu oposisi telah salah mendefinisikan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan yang dibacakan pada sidang perdana Jumat pekan lalu.

“Mahkamah Konstitusi patut secara hukum untuk menyatakan menolak permohonan. Pemohon tersebut secara keseluruhan didasarkan atas landasan dalil ini (kesalahan mendefinisikan kewenangan MK)” ujar I Wayan dalam sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

I Wayan menyampaikan, pokok permohonan Prabowo-Sandi dengan sub judul V.I. berjudul ‘Mahkamah Konstitusi Adalah Pengawal Konstitusi Sehingga Perlu Mengadili Kecurangan’. Sub-Judul setebal tujuh halaman itu menjelaskan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus mengadili kecurangan pemilu karena Pemilihan Presiden 2019 dianggap sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Padahal, I Wayan mengingatkan, merujuk pada Pasal 286 UU Pemilu, kecurangan TSM yang kerap dituduhkan Prabowo-Sandi ada di ranah tugas Bawaslu.

“Pelanggaran TSM telah dimasukkan sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 286 UU Pemilu,” kata I Wayan.

I Wayan juga menyatakan, diatur dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menangani permohonan keberatan atas hasil pemilihan presiden hanya terhadap hasil penghitungan suara. I Wayan menekankan argumen yang digunakan oleh Prabowo-Sandi harus digunakan sebagai dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk menolak sengketa Pemilu Presiden mereka.

“Beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil pemohon terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai Kewenangan Mahkamah,” ujar I Wayan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed