oleh

Jika Tak Sejalan Dengan Ideologi Bangsa, Jokowi Bakal Tolak Perpanjang Izin FPI

Satukliknews.com – Hingga saat ini ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dibentuk Habib Rizieq Syihab masih mengurus perpanjangan izin kepada pemerintah karena ada syarat yang belum terpenuhi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa FPI bisa dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut ‘sepenuhnya mungkin’ untuk melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan bahwa pelarangan terhadap FPI mungkin dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

“Jika tinjauan pemerintah dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi, Sabtu (27/7/2019).

Sekadar informasi, izin organisasi FPI telah berakhir pada 20 Juni 2019. Hingga saat ini, masih ada syarat yang belum dipenuhi FPI untuk memperpanjang izin.

“Kemudian untuk FPI, organisasi ini sebenarnya memiliki izin yang sudah berakhir pada 20 Juni lalu, tetapi sementara itu belum diputuskan izin tersebut dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak,” Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7).

“Mengapa kita belum memberikan karena kita masih menyelidiki, evaluasi kegiatannya selama dia ada, organisasinya, rekam jejaknya juga sedang disusun, organisasi memang layak mendapat izin lagi atau tidak,” lanjutnya .

Sementara itu, Sekretaris FPI Munarman mengatakan bahwa suatu ormas boleh tidak mendaftarkan diri ke pemerintah. Menurut Munarman, organisasi massa yang tidak mendaftar ke instansi pemerintah belum tentu dicap sebagai organisasi terlarang.

“Itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat-syarat registrasi. Itu sukarela, boleh daftar boleh tidak dan tidak ada istilah pembubaran ormas ilegal bila tidak terdaftar. Tidak boleh juga disebut ormas terlarang, ormas tersebut tetap berhak melakukan kegiatan,” kata Munarman kepada wartawan, Jumat (19/7).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed