oleh

Anggota DPR: UU KPK Baru Lebih Kuat karena Pakai Sistem Dua Tingkat

Satukliknews.com – Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mempersilakan semua pihak untuk mengkaji, sekaligus membandingkan sistem kerja antara undang-undang (UU) KPK yang lama dengan yang sesudah direvisi. Hal itu dikemukakan Hendrawan menanggapi keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK yang dianggap sejumlah pihak justru melemahkan KPK.

Hendrawan mengatakan, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat. Sedangkan UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat. Menurutnya, sistem dua tingkat lebih teruji kekuatannya dibandingkan sistem satu tingkat.

“Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat (two-tiers system) yang diangkat dalam revisi UU, bandingkan dengan sistem satu tingkat (single tier system) yang ada di UU lama. Sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi,” kata Hendrawan kepada wartawan, Senin 23 September 2019.

Hendrawan menjelaskan, sistem satu tingkat di dalam UU KPK lama yaitu, terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggungjawab tertinggi. Sedangkan sistem dua tingkat di dalam revisi UU KPK yaitu terdapat di 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Kuatnya sistem dua tingkat itu dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersial. Termasuk, dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

“Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check-recheck yang berkesinambungan,” katanya.

Namun, KPK berbeda dengan lembaga-lembaga komersial. KPK merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintahan (eksekutif). Karena itu, Hendrawan menilai, KPK jelas membutuhkan dewan pengawas guna terciptanya proses check and balance di dalam tubuh lembaga antirasuah itu.

“Justru sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem itu lebih penting diterapkan. Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara,” ujar Hendrawan.

 

Sumber : vivanews.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed