oleh

Komite Keselamatan Jurnalis Minta Polri Usut Kekerasan ke Wartawan

Satukliknews.com – Aksi damai yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa, 24 September 2019 berujung ricuh. Sejumlah peserta aksi, jurnalis dan aparat mengalami luka-luka dalam kericuhan tersebut.

Komite Keselamatan Jurnalis menyebutkan, pihaknya menerima laporan sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasan saat aksi di Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, reporter Kompas berinisial N mengalami intimidasi saat merekam polisi melakukan kekerasan terhadap seseorang di kawasan Jakarta Convention Center, Selasa, 24 September 2019 malam. “Polisi juga sempat meminta N untuk menghapus rekaman video kekerasan tersebut,” bunyi siaran pers Komite Keselamatan Jurnalis, Rabu, 25 September 2019..

Polisi juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis IDN Times berinisial V. Ia dipukul dan diminta menghapus video rekamannya, tentang kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar fly over Slipi, Jakarta.

Kekerasan juga dilakukan massa aksi terhadap reporter Metro TV berinisial F. Massa memukuli kaca Mobil Metro TV menggunakan bambu dan melempari badan mobil dengan batu. Akibat kekerasan ini, kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang, serta kaca jendela pecah semua.

Sementara di Makassar, berdasarkan data AJI Makassar, tiga jurnalis menjadi korban kekerasan oleh polisi saat meliput aksi penolakan UU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPRD Sulsel.

Ketiganya adalah Muhammad Darwi Fathir jurnalis (ANTARA), Saiful (inikata.com) dan Ishak Pasabuan (Makassar Today). Darwin mengalami kekerasan fisik berupa pengeroyokan polisi, ditarik, ditendang dan dipukuli menggunakan pentungan.

Perlakuan yang sama juga dialami Saiful. Ia dipukul dan dipentung di bagian wajah oleh polisi. Kekerasan ini dipicu oleh kemarahan polisi saat melihat Saiful mengambil gambar aparat memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan meriam air.

Ishak juga mengalami kekerasan fisik berupa hantaman benda tumpul oleh polisi di bagian kepala dan dilarang mengambil gambar saat polisi bentrok dengan demonstran.

Kekerasan yang dilakukan polisi dan massa merupakan tindakan pidana sebagaimana dalam UU Nomor 40 tentang Pers. Pada Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta.

Karena pada dasarnya, setiap jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Khususnya terkait peliputan yang menyangkut kepentingan umum sebagai bentuk kontrol publik.

Menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan sikap:

1. Mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi. Terlebih kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis.

2. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

3. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

4. Mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah.

5. Data yang dikumpulkan AJI Makassar dan AJI Jakarta ini merupakan data sementara. Komite Keselamatan Jurnalis membuka Hotline Antikekerasan Jurnalis puntuk jurnalis yang mengalami kekerasan di nomor -0812-4882-231

Sumber : vivanews.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed