oleh

RUU KUHP Ditunda, Airlangga: Golkar Apresiasi Pemerintah & DPR

Satukliknews.com – Pemerintah sudah memastikan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Golkar sejalan dengan sikap pemerintah, dan mengapresiasi keinginan pemerintah agar DPR membahas kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU KUHP tersebut.

“Kami terus mencermati perkembangan di masyarakat. Ini juga tentunya karena Partai Golkar senantiasa bersama rakyat,” tegas Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).

Ketika disinggung kapan RUU KUHP tersebut akan kembali dibahas Airlangga menekankan, akan dibicarakan lagi di dalam Badan Musyawarah (Bamus DPR) oleh Pansus atau Panja DPR.

“Jadi kita akan tunda sampai masa sidang berikutnya,” tegas Airlangga Hartarto

Pemerintah sudah memastikan menunda pengesahan RUU KUHP. Sikap pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari Partai Golkar. Dalam hal ini Airlangga menyebutkan bahwa partainya sejalan dengan sikap pemerintah.

“Partai Golkar mengapresiasi keinginan pemerintah agar DPR membahas kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU KUHP tersebut,” tutur Airlangga.

Dalam masa penundaan ini, Partai Golkar akan mendengarkan aspirasi seluruh masyarakat. Partai Golkar menyadari bahwa RUU KUHP ini masih memerlukan sosialisasi dan perlu mendapat masukan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan misinterpretasi sehingga bisa disalahpahami.

Airlangga menyatakan DPR atau Fraksi Partai Golkar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pokok pasal-pasal yang dipermasalahkan.

“Nantinya, setelah selesai dikaji, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjelaskan kembali kepada publik,” tegas Airlangga.

Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU KUHP. Yakni, aspek filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis serta norma dalam masyarakat disertai perkembangan demokrasi, HAM, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi,

Partai Golkar ingin RUU KUHP ini direspons secara positif berbagai pihak karena KUHP merupakan pedoman hokum pidana yang akan jadi rujukan hukum di tanah air. Partai Golkar juga menghimbau mahasiswa agar menyalurkan keberatannya dalam ruang diskusi yang konstruktif.

Seperti yang diketahui draft RUU KUHP itu mendapatkan penolakan dari berbagai komponen masyarakat hingga berujung demonstrasi di depan gedung DPR selama dua terakhir.

 

Sumber : Detik.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed